MAKALAH BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

DOSEN PEMBIMBING :

BUDI SUSARIANTO, S.SOS, MAD

DISUSUN OLEH :

RIZKI IRMA AMELIA

310118012599

STIMIK BANJARBARU

SISTEM INFORMASI

2018/2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.  LATAR BELAKANG

          Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita karena telah melakukan suatu kewajiban sedangakan kewajiban adalah persyaratan yang harus kita penuhi sebagai tanggung jawab.

         Hak warga negara mendapat pekerjaan dan kehidupan layak ( pasal 27 ayat 2, UUD 1945 ) sedangkan kewajiban warga negara adalah membayar pajak ( pasal 23 A, UUD 1945 ) . Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan timbal balik sehingga hak dan kewajiban warga negara terpenuhi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan seharusnya seimbang.

        Akan tetapi, tidak semua salah satu diantara hak dan kewajiban terpenuhi pada kenyataan banyak warga negara yang tidak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya seperti  tidak melangsungkan pendidikan bagi sebagian orang, padahal di dalam UUD 1945 di sebukan “warga negara berhak mendapatkan pendidikan “ namun dalam hal ini juga sudah dipastikan sebagian orang tidak mampu bersekolah karna faktor ekonomi dari situ lah kita tahu bahwa mereka kurang mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka.

2.  RUMUSAN MASALAH

1.  Apa saja hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia  ?

2.  Apa saja persoalan yang muncul terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara? Dan bagaimana solusinya?

3.  TUJUAN

1.  Kita dapat megetahui apa saja hak dan kewajiban warga negara

2.  Kita dapat mengetahui persoalan mengenai hak dan kewajiban warga dan warga negara dan solusinya

BAB II

PEMBAHASAN

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan hak dan kewajiban warga negara karna pemerintah merupakan wakil rakyat  , selain wakil rakyat pemerintah juga mempunyai hak mengatur warga negaranya.

·        Hak Negara

1.     Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan

2.     Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat

3.     Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sedering uang, devaluasi nilai mata uang)

·        Kewajiban Negara

1.     Kewaiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum (masyarakat), antara lain meliputi : kewajiban negara untuk memlihara keamanan dan ketertiban, untuk mrmbuat, memelihara jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara, membangun Gedung-gedung sekolah dan rumah sakit, pembangunan pemeliharaan alat perhubungan  (pos, telepon, dan sebagainya)

2.     Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu / perjanjian dengan pemerintah.

·        Hak Warga Negara

1.     Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan social (Pasal 33 ayat 1 sampai 5 )

2.     Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 )

3.     Hak mendapatkan jaminan keadilan social (Pasal 34 )

·        Kewajiban Warga Negara Indonesia

1.     Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 )

2.     Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara,hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan  dengan sebaik-baiknya

3.     Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat 2 )

                 

     Dari hak dan kewajiban tersebut ada beberapa hak dan kewajiban negara dan warga negara yang belum terpenuhi contoh persoalan yang terkait dengan hak negara yaitu adanya pelanggaran hukum seperti masyarakat yang tidak taat untuk membayar pajak dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Lalu persoalan yang terkait dengan kewajiban negara yaitu dengan menjamurnya masalah KKN di Indonesia, karena masih banyak masyarakat disana yang kurang mendapatkan kehidupan yang layak karena adanya kesenjangan sosial. Adapun terkait dengan warga negara, mengenai hak warga negara yang terkait dengan pasal 27 ayat 2 “ warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak “ namun hal itu belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat pengagguran dan tingkat penghidupan layak. Sedangkan yang terkait dengan kewajiban warga negara yaitu tentang banyaknya warga negara yang melanggar retribusi pajak serta adanya pelanggaran hak asasi manusia.

    solusi terkait persoalan yang muncul yaitu pemerintah dapat mengkaji ulang dan mencari jalan keluar keluar mengenai cara untuk menghemat anggaran sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mensejahterakan masyarakat untuk membuka lowongan pekerjaan dan memberi kehidupan layak serta memberi Pendidikan masyarakat Indonesia. Selain itu dapat ditetapkan aturan wajib pajak dan aturan tentang berlalu lintas serta adanya hukuman bagi pelanggar. Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hak kehidupan manusia, serta hukuman yang pantas diberikan jika seseorang melakukan aborsi tanpa indikasi yang jelas serta dapat pula diberikan Pendidikan ataupun sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA : 

1.     Herlindapl.web.unj.ac.id

2.     Viennaade.blogspot.com